Network
MEDIA PEMALANG - Hadi Tjahjanto telah resmi dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Rabu (15/06/2022). Banyak tantangan yang perlu diselesaikan oleh Hadi, mulai dari mafia tanah hingga reformasi agraria.
Hadi Tjahjanto dilantik pada reshuffle kabinet Jokowi yang diselenggarakan di Istana Merdeka.
Diketahui bahwa Hadi Tjahjanto telah menggantikan Sofyan Djalil yang sebelumnya menjadi Menteri ATR/BPN.
Baca Juga: Hadi Tjahjanto Ditunjuk Menteri ATR/BPN, Jokowi: Kerjanya Sangat Detail!
Presiden Jokowi memberikan tugas kepada Hadi Tjahjanto untuk fokus mengatasi persoalan sengketa tanah dan lahan. Selain itu, Jokowi juga meminta Hadi mempercepat program sertifikat tanah.
Tantangan terbesar Hadi adalah membasmi mafia tanah. Berdasarkan pendapat Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, Hadi memiliki latar belakang militer Bhima sehingga mampu mengatasi praktik mafia tanah yang masih terjadi di Indonesia.
Mafia tanah menjadi persoalan yang pelik di Indonesia. Pasalnya, kejahatan ini terorganisir. Oleh karena itu, kemampuan militer Hadi sebagai Mantan Panglima TNI diharapkan menjadi bekal untuk pemberantasan mafia tanah.
Bhima juga mengatakan bahwa Hadi perlu mengatasi konflik utamanya terlebih dahulu yang berasal dari pemerintah dan masyarakat terkait proyek nasional.
Baca Juga: Inilah Alasan Hadi Tjahjanto Mantan Panglima TNI Ditunjuk Jadi Menteri ATR Menurut Presiden Jokowi
Tidak hanya yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat, tetapi konflik tanah juga sering muncul di antara perusahaan swasta dan masyarakat adat.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mengungkapkan bahwa Hadi juga perlu berfokus pada reformasi agraria baik di Kementerian ATR maupun Kantor Wilayah BPN di berbagai wilayah.
Pentingnya mengurus reformasi agraria karena berkaitan dengan pejabat yang akan melakukan penanganan pada praktik mafia tanah. Menurut Trubus, pejabat BPN juga seringkali terlibat dengan memudahkan urusan mafia tanah yang telah melakukan pelanggaran.
Dengan demikian, perlu ada pembenahan internal dari institusi ATR untuk mencegah pejabat yang bekerja sama dengan mafia tanah di berbagai wilayah.***
