Network
MEDIA PEMALANG - Pemerintahan Joko Widodo melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mempercepat peresmian Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang dari rencana sebelumnya pada Oktober 2024 menjadi 17 Agustus 2024.
PDN merupakan infrastruktur vital untuk memajukan transformasi digital di Indonesia dengan anggaran sekitar Rp 2,7 triliun, sebagian besar didanai oleh pemerintah Perancis.
Berlokasi di lahan seluas 5 hektar dengan luas bangunan hampir mencapai 16.000 meter persegi, PDN akan menjadi pusat penyimpanan data bagi seluruh instansi pemerintahan di berbagai sektor.
Saat ini, data dari 629 institusi pemerintah masih tersebar di beberapa pusat data. PDN akan menjadi solusi untuk menggabungkan data-data tersebut, dengan hampir 400 layanan institusi pemerintah telah bergabung di PDN sementara.
Pembangunan PDN di Cikarang diharapkan akan menyatukan semua data instansi pemerintah dalam satu entitas, meningkatkan efisiensi proses birokrasi, dan menjaga keamanan data.
Integrasi data pemerintah juga dianggap penting oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE Kementerian PAN-RB, Cahyono Tri Birowo, untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Dengan adanya digital ID, proses autentikasi menjadi lebih efisien, tidak lagi meminta warga untuk mengisi formulir yang sama berulang kali di setiap instansi. Misalnya, data biometrik dapat digunakan untuk verifikasi identitas, mengurangi kebutuhan akan dokumen fisik seperti KTP.
Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa setelah PDN diresmikan, berbagai data akan diintegrasikan menjadi satu.
Proses integrasi ini akan didukung oleh regulasi yang memadai, termasuk Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup publik.
