Network
MEDIA PEMALANG - Sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, pemerintahan telah berganti beberapa kali.
Hal ini dikarenakan dengan sejarah UUD 1945 yang digunakan. Namun, secara umum pemerintahan Indonesia dibagi menjadi tiga periode, yaitu pemerintahan demokrasi orde lama (demokrasi terpimpin), pemerintahan orde baru, dan pemerintahan reformasi.
Landasan kebijakan politik luar negeri Orde Baru secara legalitas ditetapkan dalam Tap No.XII/ MPRS/1966. Menurut Tap MPRS tersebut bahwa politik luar negeri RI secara keseluruhan mengabdikan diri kepada kepentingan nasional.
Oleh sebab itu, maka politik luar negeri Republik Indonesia (RI) yang bebas dan aktif tidak dibenarkan memihak kepada salah satu blok ideologi yang ada.
Baca Juga: Sejarah Latar Belakang dan Dampak Kolonialisme di Indonesia
Sebagai wujud dari pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif pada masa Orde Baru melakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:
1. Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia
Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia setelah diumumkan Dwikora oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964. Tindakan pemerintah Orde Lama ini jelas menyimpang dari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.
Normalisasi hubungan Indonesia–Malaysia tersebut berhasil dicapai dengan ditandatangani Jakarta Accord pada tanggal 11 Agustus 1966.
Editor: Dwi Andri Yatmo
Sumber: Kemendikbud
