Network
Media-Pemalang.com- Sebagai salah satu langkah untuk menyediakan produk energi bersih, PT Pertamina (Persero) telah melakukan beberapa kemajuan. Salah satunya adalah dengan dikenalkannya konsep One Village One Outlet (OVOO) Pertashop.
Konsep Pertashop merupakan sebuah upaya Pertamina dalam mengurangi konsumsi BBM kotor dan mendorong penyaluran BBM beroktan tinggi kepada masyarakat.
Peneliti LSM Ekonomi Konstitusi, Defiyan Cori menjelaskan bahwa penempatan outlet Pertashop di kecamatan atau desa menjadi langkah penting dalam merespon isu mengenai perubahan iklim dan komitmen pemerintah dalam mewujudkan target netralitas karbon.
Baca Juga: Persiapkan G20, Kominfo Bawa Isu Transformasi Digital
Ia juga menambahkan bahwa Pertamina telah menyiapkan beragam perubahan industri untuk ke arah penyediaan BBM ramah lingkungan, namun hal tersebut beum menjadi kemajuan karena Pertamina perlu membangun beragam infrastruktur dalam menunjang penyediaan produk energi bersih.
Peneliti Internasional Council on Clean Transportation (ICCT), Mega Kusumaningkatma menilai bahwa produk pertamax masih hampir setara dengan premium dilihat dari beberapa properties yang dimiliki, sehingga pertamax masih belum cukup signifikan dalam mengubah kualitas udara.
Dilansir dari Antaranews, hingga kuartal III 2021, konsumsi pertamax mencapai 18.840 kiloliter atau naik 49 persen dibandingkan rerata kuartal II 2021 sebesar 12.586 kiloliter.
Baca Juga: Ganjar Pranowo: Banyak Pengusaha Muda di Jawa Tengah Terkendala Modal
Perlu diketahui, bahwa meningkatnya konsumsi pertamax disebabkan oleh pulihnya perekonomian dan aktivitas masyarakat, serta pertumbuhan jumlah Pertashop di berbagai daerah.
Seperti diketahui, hingga awal Oktober 2021, Pertamina telah mengoperasikan 2.848 Pertashop yang tersebar di seluruh Indonesia. Hingga sampai saat ini, Pertamina terus berupaya dalam menghadirkan Pertashop di 7.196 kecamatan di seluruh Indonesia.
Untuk mencapai tujuannya tersebut, Pertamina telah bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).***
