Apakah Presiden Boleh Kampanye? Ini Penjelasan Presiden Jokowi dan Menurut UU yang Berlaku

MEDIA PEMALANG - Pertanyaan apakah presiden boleh kampanye telah menjadi perdebatan yang hangat di Indonesia. Hal ini dikarenakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah beberapa kali melakukan kegiatan yang dianggap sebagai kampanye, seperti menghadiri acara partai politik dan memberikan pidato politik.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), presiden tidak boleh berkampanye. Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menyatakan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye". Namun, ayat (2) pasal yang sama menyatakan bahwa "Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye".

Dengan demikian, presiden boleh berkampanye, tetapi tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.

Baca Juga: Presiden Boleh Kampanye Tapi Ada Syaratnya, Tuai Banyak Pro Kontra Dari Masyarakat

Namun, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa presiden boleh kampanye, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Pendapat ini didasarkan pada Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu yang menyatakan bahwa presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.

Pemerintah Indonesia sendiri belum memberikan penjelasan yang pasti mengenai apakah presiden boleh kampanye. Hal ini dikarenakan pemerintah masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi UU Pemilu yang diajukan oleh Partai Gerindra.

Putusan MK atas uji materi UU Pemilu tersebut diperkirakan akan keluar pada akhir tahun 2023. Putusan MK tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam menentukan apakah presiden boleh kampanye.

Baca Juga: Mahfud MD Cawapres No Urut 3 Mundur dari Menkopolhukam, Ini Alasan yang Dipertimbangkan

Berikut adalah beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah presiden boleh kampanye: