Network
/photo/2023/12/13/3185111490.jpg)
MEDIA PEMALANG - Wacana penghapusan Pertalite, bensin jenis RON 90 yang paling murah di Indonesia, kembali mencuat di tahun 2024. Hal ini memicu berbagai spekulasi dan kekhawatiran di masyarakat, terutama bagi pengguna kendaraan bermotor yang selama ini mengandalkan Pertalite.
Menurut pihak Pertamina, penghapusan Pertalite didasari oleh beberapa alasan, di antaranya:
- Kualitas BBM yang tidak memenuhi standar: Pertalite memiliki kadar oktan yang lebih rendah dibandingkan Pertamax dan Pertamax Turbo, sehingga dinilai kurang optimal untuk mesin kendaraan modern. Hal ini berpotensi menyebabkan emisi gas buang yang lebih tinggi dan kerusakan mesin.
- Beban subsidi yang besar: Pemerintah memberikan subsidi yang cukup besar untuk Pertalite. Penghapusan Pertalite diharapkan dapat mengurangi beban subsidi dan dialihkan untuk program lain yang lebih bermanfaat.
- Mendorong penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan: Pemerintah ingin mendorong masyarakat untuk beralih ke BBM yang lebih ramah lingkungan seperti Pertamax dan Pertamax Turbo.
Baca Juga: Kebijakan Harga BBM per Maret 2024: Naik atau Masih Sama? Cek Faktanya!
Meskipun demikian, rencana penghapusan Pertalite ini menuai pro dan kontra. Banyak yang khawatir bahwa penghapusan Pertalite akan memberatkan masyarakat, terutama bagi keluarga prasejahtera yang mengandalkan Pertalite untuk kebutuhan sehari-hari.
Beberapa Pertanyaan yang Muncul:
- Apakah benar Pertalite sudah tidak layak pakai?
- Apa dampak penghapusan Pertalite terhadap masyarakat?
- Apakah ada alternatif lain yang lebih murah dan ramah lingkungan?
- Bagaimana kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi penghapusan Pertalite?
Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat terkait rencana penghapusan Pertalite. Selain itu, penting untuk memastikan ketersediaan alternatif BBM yang lebih murah dan ramah lingkungan sebelum Pertalite benar-benar dihapus.
Penghapusan Pertalite merupakan langkah yang perlu dipertimbangkan dengan matang. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek dan dampak yang mungkin timbul sebelum mengambil keputusan akhir. Dialog dan komunikasi yang terbuka dengan masyarakat juga penting untuk mendapatkan masukan dan solusi terbaik.
