Network
MEDIA PEMALANG - Sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, pemerintahan telah berganti beberapa kali.
Hal ini dikarenakan dengan sejarah UUD 1945 yang digunakan. Namun, secara umum pemerintahan Indonesia dibagi menjadi tiga periode, yaitu pemerintahan demokrasi orde lama (demokrasi terpimpin), pemerintahan orde baru, dan pemerintahan reformasi.
Landasan kebijakan politik luar negeri Orde Baru secara legalitas ditetapkan dalam Tap No.XII/ MPRS/1966. Menurut Tap MPRS tersebut bahwa politik luar negeri RI secara keseluruhan mengabdikan diri kepada kepentingan nasional.
Oleh sebab itu, maka politik luar negeri Republik Indonesia (RI) yang bebas dan aktif tidak dibenarkan memihak kepada salah satu blok ideologi yang ada.
Baca Juga: Sejarah Latar Belakang dan Dampak Kolonialisme di Indonesia
Baca Juga: Kebijakan Politik Luar Negeri Masa Pemerintahan Orde Baru, Pelajaran Sejarah Kelas 12
Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan politik dalam negeri masa pemerintahan Orde Baru antara lain:
1. Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Pelarangan ajaran Komunisme
Partai Komunis Indonesia merupakan salah satu partai yang dilarang oleh bangsa Indonesia. Selain bertentangan dengan falsafah negara Pancasila, PKI juga dianggap bertanggung jawab atas peristiwa Gerakan 30 September 1965. Oleh karena itu pula, langkah awal Presiden Soeharto ialah membubarkan PKI beserta organisasi massanya.
Editor: Dwi Andri Yatmo
Sumber: Kemendikbud
