MEDIA PEMALANG - Ma'ruf Amin menjadi perhatian publik usai meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengkaji wacana pelegalan ganja.
Sebagai Wakil Presiden sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Ma'ruf Amin memberikan arahan kepada MUI supaya membuat fatwa pelegalan ganja pada Selasa (28/06/2022).
Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa fatwa baru mengenai masalah ganja untuk kesehatan perlu segera dibuat.
Oleh karena itu, Ma'ruf menekankan bahwa pentingnya pembuatan fatwa mengenai ganja akan memberikan dasar pertimbangan bagi DPR.
Baca Juga: Wakil Presiden Ma'ruf Amin Minta MUI Membuat Fatwa Ganja untuk Kepentingan Medis, Ini Alasannya
Harapannya, DPR akan menindaklanjuti wacana pelegalan ganja untuk kebutuhan medis tersebut.
Meski memberikan usulan pelegalan ganja, Ma'ruf juga menjelaskan bahwa ganja yang disalahgunakan tetap dilarang bagi masyarakat.
Ma'ruf berharap bahwa rencana pelegalan ganja untuk medis tidak menimbulkan dampak yang buruk. Hal ini disebabkan bahwa ganja memiliki beragam jenisnya.
Diketahui sebelumnya bahwa Ma'ruf Amin telah menggantikan Jokowi yang sedang melakukan kunjungan ke beberapa negara.
Baca Juga: Viral Seorang Wanita Membawa Poster Bertuliskan Meminta Ganja untuk Kebutuhan Medis di Twitter
Ma'ruf ditunjuk untuk melakukan tugas Presiden yang disahkan melalui Keppres 2/2022 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden tertanggal 24 Juni 2024.
Keppres tersebut berisi tentang Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas harian Presiden sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan selama Presiden Jokowi melaksanakan kunjungan kerja ke Jerman, Polandia, Ukraina, Rusia, dan Arab.
Oleh karena itu, Ma'ruf bisa membuat kebijakan baru selama menggantikan Jokowi termasuk usulan pelegalan ganja demi kebutuhan medis.
Meskipun demikian, kebijakan yang diputuskan oleh Ma'ruf akan disetujui dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Jokowi.
Baca Juga: Resmi! Thailand Legalkan Ganja, Menjadi Yang Pertama di Asia, Akankah Indonesia Menyusul?
Setelah Jokowi pulang ke tanah air nantinya, Ma'ruf pun harus melaporkan pelaksanaan tugasnya.***