MEDIAPEMALANG.COM - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan bahwa semua pegawai honorer akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian (PPPK) pada tahun 2024. Pengangkatan ini khususnya berlaku bagi tenaga honorer eks THK II yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Tenaga non-ASN eks THK II akan selesai diangkat pada tahun 2024," ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam Rakor Persiapan Pengadaan ASN 2024, di Jakarta, pada Kamis (14/3/2024).
Maka dari itu, Anas berharap bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah segera menyelesaikan usulan formasi terkait seleksi Calon ASN 2024. Dia menegaskan bahwa pengangkatan tenaga non-ASN menjadi PPPK akan dilakukan melalui mekanisme CASN tersebut.
"Bagi mereka yang telah terdaftar di BKN, pasti akan diselesaikan tahun ini," tambahnya.
Anas juga menegaskan bahwa jika terjadi kesalahan dalam pendataan oleh BKN, para tenaga honorer dapat menyampaikan protes mereka. Dia menekankan bahwa protes dapat diajukan langsung kepada kementerian dan pemerintah daerah masing-masing.
"Apabila terdapat kesalahan data, silakan sampaikan ke Pemda masing-masing, karena data yang kami terima sudah ditandatangani oleh kepala daerah," jelasnya.
Selain itu, BKN juga akan melakukan verifikasi dan validasi terhadap database eks THK II tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebenaran data mengenai eks THK II.
Anas menegaskan bahwa jika terjadi kesalahan atau indikasi kecurangan dalam pengangkatan, pihaknya berhak mencabut pengangkatan tersebut. "Jika terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pengangkatan PPPK tetap atau paruh waktu, maka NIP-nya akan dicabut," tegasnya.
Sebagai informasi, pemerintah telah membuka seleksi CASN dengan jumlah formasi mencapai 2,3 juta tahun 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,7 juta formasi akan difokuskan untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer di Indonesia. Jumlah ini disesuaikan dengan perkiraan total tenaga honorer yang masih ada di seluruh Indonesia.
Masalah tenaga honorer menjadi perhatian setelah pemerintah menghapus status pegawai ini dari struktur pemerintahan. Langkah ini memicu kekhawatiran akan pemecatan massal tenaga honorer.
Oleh karena itu, penyelesaian masalah tenaga honorer menjadi salah satu prioritas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pemerintah diberi tenggat waktu hingga Desember 2024 untuk menyelesaikan masalah ini.
Pemerintah berencana menyelesaikan masalah tenaga honorer dengan mengangkat mereka menjadi PPPK. Selain itu, pemerintah juga memiliki rencana alternatif untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu jika pengangkatan PPPK tetap tidak memungkinkan.***