Network
MEDIAPEMALANG.COM - Peta kontestasi Pemilihan Bupati (Pilbup) akan sangat dipengaruhi oleh perolehan kursi di DPRD Pemalang 2024. Partai politik yang memenuhi syarat pencalonan dapat langsung mengusung kandidat, sementara yang belum memenuhi persyaratan harus membentuk koalisi untuk mengusung kandidat calon bupati dan wakil bupati.
Pilbup Pemalang 2024 berpotensi membawa kejutan bagi masyarakat setempat, khususnya bagi PDIP dan PKB yang sedang mempersiapkan nama-nama baru untuk menghadapi kontes politik ini.
Meskipun PDIP kehilangan 3 kursi, mereka masih mendominasi perolehan suara di DPRD Pemalang dengan 12 kursi. PKB mengikuti ketat dengan 11 kursi, didorong oleh efek ekor jas dari AMIN pada Pilpres. Partai Golkar, Gerindra, dan PPP sama-sama mendapat 7 kursi, sedangkan PKS mendapat 5 kursi dan PAN 1 kursi.
Hasil Pileg ini berpotensi mempengaruhi peta koalisi yang dibentuk pada 2019. Partai politik pengusung harus memiliki minimal 20% kursi DPRD atau 25% akumulasi suara sah dalam pemilu legislatif.
PDIP dan PKB adalah partai yang dapat mengusulkan kandidat secara langsung. Partai lain harus membangun koalisi untuk mengusung kandidat. Koalisi Gerindra-PPP kemungkinan akan tetap berlanjut dengan mendukung Mansur Hidayat. Kemungkinan lain adalah koalisi Golkar-PKS untuk mengusung kandidat calon bupati dan wakil bupati.
Dilihat dari pengalaman Pilkada sebelumnya, kemungkinan hanya akan ada 3 poros kandidat di Pilkada Pemalang November mendatang. Pertama, poros yang diinisiasi oleh PDIP, kedua oleh PKB, dan yang terakhir oleh Gerindra-PPP.
Figur-figur baru dari kalangan pengusaha hadir dengan tawaran kepemimpinan dan perubahan ekonomi di Pemalang. Banyak pengusaha nasional tertarik untuk memimpin pengembangan ekonomi di daerah tersebut, karena kawasan industri Pemalang dianggap belum berkembang secara signifikan.
PDIP dan PKB mengaku sudah menyiapkan sejumlah nama pengusaha sebagai calon bupati. Nama-nama tersebut didasarkan pada masukan masyarakat dan pengamatan internal partai.***
