Network
MEDIAPEMALANG.COM - Peneliti Ahli Utama dari Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Djamaludin, memberikan tanggapan terhadap usulan dari Muhammadiyah untuk menghapuskan sidang isbat dalam penetapan awal Ramadan.
Menurut Thomas, penetapan awal Ramadan sebaiknya dilakukan oleh pemerintah. "Perukyat tidak boleh mengumumkan hasil rukyatnya sendiri," ujarnya pada Sabtu, 9 Maret 2024.
Menurutnya, menghapuskan sidang isbat akan mengabaikan hak para pengamat rukyat seperti Nahdlatul Ulama dan organisasi masyarakat lainnya. Rukyat, atau pengamatan bulan sabit baru (hilal), umumnya dilakukan untuk menetapkan awal bulan baru Hijriah dalam kalender Islam.
Selain rukyat, perhitungan atau hisab juga dilakukan untuk menentukan posisi bulan yang akan diamati, termasuk menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah sebagai awal puasa. "Rukyat bagi pengamatnya adalah ketaatan terhadap perintah Rasul untuk berpuasa setelah melihat hilal," jelas Thomas.
Baca Juga: Wow! Muhammadiyah Ingin Sidang Isbat Dihapus, Siap-siap Ubah Tradisi?
Meskipun banyak ahli hisab yang mengetahui bahwa hilal tidak mungkin terlihat, para perukyat tetap melakukan pengamatan. Hasil pengamatan yang tidak berhasil tetap dilaporkan untuk sidang isbat yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. "Jadi, masalah anggaran bukan menjadi pertimbangan," tambah Thomas.
Selain itu, sidang isbat juga menjadi forum musyawarah antara berbagai pihak, seperti pakar, ulama, dan ormas, untuk membahas hisab dan rukyat. "Keputusan diambil berdasarkan hasil musyawarah, dan diputuskan oleh Menteri Agama melalui Keputusan Menteri," tambahnya.
Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengakui adanya usulan untuk tidak melaksanakan sidang isbat. "Dengan tidak mengadakan isbat, ini akan menghemat anggaran negara, terutama di tengah kondisi keuangan yang tidak stabil," katanya.
Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa pada Senin, 11 Maret 2024, berdasarkan kriteria MABIMS yang mencakup kesepakatan Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
