Isu Pemblokiran Media Sosial Kembali Bergema

Media Pemalang - Isu pemblokiran media sosial kembali memanas di Indonesia. Rencana pemerintah untuk memblokir platform media sosial yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan kembali menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menegaskan komitmennya untuk menegakkan kedaulatan digital Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan mewajibkan platform media sosial untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Kami ingin memastikan bahwa platform media sosial beroperasi secara bertanggung jawab dan mematuhi hukum di Indonesia," ujar juru bicara Kominfo. "Kami tidak ingin memblokir platform media sosial, tetapi kami akan mengambil tindakan tegas jika mereka tidak mematuhi peraturan."

Baca Juga: TERBONGKAR! Alasan Mengejutkan Dibalik Ancaman Pemblokiran Telegram di Indonesia

Pro Kontra Pemblokiran Sosial Media

Namun, rencana pemblokiran ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.

Di satu sisi, banyak pihak yang mendukung rencana ini. Mereka berpendapat bahwa media sosial telah menjadi wadah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten negatif lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum dan membahayakan masyarakat.

"Pemerintah harus tegas dalam menindak platform media sosial yang tidak bertanggung jawab," ujar pengamat media sosial, Budiono. "Pemblokiran adalah langkah terakhir yang harus diambil, tetapi itu perlu dilakukan jika diperlukan."

Pandangan Aktivis Terkait Pemblokiran Sosial Media

Di sisi lain, banyak pihak yang khawatir bahwa pemblokiran media sosial akan membatasi kebebasan berekspresi dan menghambat akses informasi.

"Pemblokiran media sosial bukan solusi yang tepat," ujar aktivis hak digital, Rini. "Pemerintah harus mencari solusi lain untuk mengatasi masalah konten negatif di media sosial."