Network
MEDIA PEMALANG - Sudah 2 tahun lamanya, peraturan blokir imei berjalan di Indonesia.
Sejak Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meyatakan aturan International Mobile Equipment Identity (IMEI) diberlakukan pada 18 April 2020.
Aturan itu berisi tentang pelarangan peredaran ponsel ilegal atau black market.
Ditambahkan Menteri Kominfo, penentuan mekanisme blacklist dan whitelist juga terkait dengan sistem dan alat Sistem Informasi Basis Data IMEI Nasional (SIBINA) yang telah terpasang di Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Baca Juga: Tips Membeli HP Bekas Agar Tak Tertipu Penjual Nakal, Wajib Simak yang Ingin Ganti Gadget!
Menyoal mekanisme, ungkapnya, informasi detail terkait teknis mekanismenya akan dikelola oleh operator seluler untuk diintegrasikan dengan SIBINA.
Pada proses berjalanya aturan, sempat mengalami pro dan kontra. Karena secara tak langsung akan berimbas kepada para pemakai hp inter (hp yang berasal dari luar negeri) yang sudah berada di Indonesia atau dibawa ke Indonesia.
Tetapi ternyata hp yang terkena blacklist IMEI hanyalah perangkat yang baru dibawa ke Indonesia setelah peraturan diterapkan, bukan saat sebelum peraturan itu dilaksanakan.
Setelah aturan pemblokiran dilakukan, banyak masarakat yang mengeluh tentang hilangnya jaringan selular secara tiba-tiba.
