Media Pemalang - Pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi telah mengganti nama Negara India dengan kata Sanskerta menjadi Bharat.
Dalam undangan makan malam yang dikirimkan kepada para tamu yang akan menghadiri pertemuan Group of 20 (G20) pekan ini. Hal ini telah menyebabkan kehebohan dan memicu spekulasi bahwa nama Negara ini mungkin akan diubah secara resmi.
Nama yang Dicantumkan dalam Undangan
Dalam undangan yang dikirimkan kepada para peserta G20 pada hari Selasa, Droupadi Murmu disebut sebagai "Presiden Bharat" daripada "Presiden India".
Baca Juga: Aksi Solidaritas 200 Ribu Guru Korea Selatan Berjuang Menuntut Keadilan
Perspektif Historis dan Politis
India menjadi tuan rumah pertemuan tahunan G20 di New Delhi pada hari Sabtu dan Minggu ini. Banyak pemimpin dunia, termasuk Presiden AS Joe Biden dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, dijadwalkan akan menghadiri acara tersebut.
Nama resmi negara dengan lebih dari 1,4 miliar penduduk ini adalah India dan Bharat, tetapi penggunaan yang lebih umum adalah yang pertama, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Hindustan juga digunakan sebagai kata lain yang sering muncul dalam literatur dan budaya populer.
Pendapat Para Pejabat
Bharat sendiri adalah kata Sanskerta kuno yang banyak sejarawan yakini berasal dari teks-teks Hindu yang sangat kuno. Kata ini juga digunakan sebagai alternatif dalam bahasa Hindi untuk merujuk kepada India.
Para pejabat dari partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin oleh Modi mendukung perubahan ini. Mereka berpendapat bahwa penggunaan nama "India" berasal dari masa penjajahan Inggris dan merupakan "simbol perbudakan". Inggris menjajah India selama sekitar 200 tahun hingga negara tersebut memperoleh kemerdekaan pada tahun 1947.
Baca Juga: Dibalik Penghancuran Bangunan Massal di Distrik Nuh: Benturan Antar Kelompok di India
Kontroversi dan Pemahaman Sejarah
BJP telah lama berupaya untuk menghapus nama-nama yang terkait dengan masa lalu India yang terkait dengan pemerintahan Mughal dan kolonial.
Pemerintah telah dituduh menjalankan agenda nasionalis yang bertujuan untuk membentuk negara Hindu etnis dari India yang, menurut konstitusi, adalah sebuah negara sekuler.
Pemahaman Luas dan Konsekuensi
Tahun lalu, pemerintah juga mengganti nama sebuah jalan kolonial di pusat New Delhi yang biasanya digunakan untuk parade militer seremonial.
Pemerintahan Modi mengatakan bahwa perubahan nama-nama ini adalah upaya untuk mengembalikan hubungan India dengan warisan Hindu.
Meskipun ada keberatan dari beberapa pihak terhadap perubahan ini, perdebatan mengenai nama ini terus berlanjut, dan perlu diperhatikan bahwa India tetap diakui secara internasional dengan nama India. ***