MEDIA PEMALANG - Sejak 1 Maret 2024, BPJS Kesehatan resmi menjadi salah satu syarat pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di 6 Polda di Indonesia. Kebijakan ini menuai pro dan kontra, dan banyak pertanyaan muncul terkait aturan dan implikasinya.
Baca Juga: Wajib Tahu! BPJS Kesehatan Jadi Syarat SKCK Mulai 1 Maret 2024: Ini 3 Alasannya!
Kebijakan ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK.
6 Polda yang Melaksanakan Uji Coba:
- Polda Kepulauan Riau
- Polda Jawa Tengah
- Polda Kalimantan Timur
- Polda Sulawesi Selatan
- Polda Bali
- Polda Papua Barat
Masa Uji Coba:
Baca Juga: Pentingnya Memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Manfaatnya Dirasakan Cukup Besar
Uji coba kebijakan ini berlangsung selama 3 bulan, dari 1 Maret 2024 hingga 31 Mei 2024. Setelah masa uji coba, akan dilakukan evaluasi untuk menentukan apakah kebijakan ini akan diterapkan secara nasional.
Tujuan Kebijakan:
Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan dan mendorong masyarakat agar memiliki jaminan kesehatan.
Pro dan Kontra:
Kebijakan ini menuai pro dan kontra. Pendukung kebijakan ini percaya bahwa hal ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan. Di sisi lain, penentang kebijakan ini khawatir bahwa hal ini akan menyulitkan masyarakat yang tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan.
Implikasi Kebijakan:
Baca Juga: Serba-Serbi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan: Panduan Lengkap untuk Anda Memahaminya
Kebijakan ini memiliki beberapa implikasi, antara lain:
- Peningkatan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan
- Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan
- Kemungkinan berkurangnya jumlah pemohon SKCK
- Kemungkinan munculnya calo atau pungutan liar
Kebijakan BPJS Kesehatan sebagai syarat SKCK di 6 Polda masih dalam tahap uji coba. Kebijakan ini memiliki tujuan yang baik, namun perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan efektivitas dan dampaknya kepada masyarakat.